Tidak Benar, Prabowo Minta Guru Rahasiakan Keracunan MBG

Hasil Pemeriksaan Fakta

Untuk membuktikan klaim tersebut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo minta guru tandatangani surat perjanjian kerahasiaan keracunan MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Tirto justru diarahkan pada akun Facebook “Junaidi As” yang mengunggah video terkait klaim yang beredar dan dengan menyertakan potongan video yang ditayangkan Liputan6 SCTV terkait surat perjanjian sekolah diminta tutupi kasus keracunan MBG.

Dalam video asli tersebut Liputan6 melaporkan adanya surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri, Bintan.

Salah satu poin meminta pihak sekolah untuk merahasiakan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan. Poin lain yang jadi sorotan, harus mengganti atau membayar sebesar 80 ribu rupiah apabila food tray atau ompreng MBG mengalami kerusakan. Kesepakatan ini disebut bikin bingung sekolah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Prabowo memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan yang banyak kaitannya dengan masalah air. Namun, tidak menyebutkan bahwa guru harus menandatangani kesepakatan untuk menutupi keracunan MBG.

Adapun sejumlah instruksi yang disampaikan Presiden Prabowo, salah satunya meningkatkan tata kelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mencegah keracunan berulang. Dalam laman Kementerian Sekretarian Negara dituliskan bahwa, pelaksanaan program MBG ini memang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di Jakarta, Minggu (28/09/2025).

Mensesneg menambahkan, di dalam ratas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga melaporkan mengenai sejumlah langkah yang telah dirumuskan untuk memperkuat tata kelola program MBG.

“Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” imbuh Mensesneg.

Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto,untuk mencegah kasus keracunan yang belakangan ini meresahkan masyarakat, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperketat aturan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan makanan dikonsumsi maksimal empat jam setelah matang.

“Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan empat jam setelah makanan itu matang,” ujar Kepala BGN Sudaryono pada keterangan resmi Senin (10/8/2026).

Sudaryono mengatakan, setiap kemasan MBG kini akan dibubuhi label waktu sebagai penanda yang tak bisa diabaikan. Langkah tersebut guna memperjelas aturan di lapangan terkait maksimal konsumsi empat jam.

“Kami mengimbau para siswa, para peserta didik, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi,” imbuhnya.

Sudaryono juga menegaskan, makanan yang telah melewati batas waktu tersebut mutlak tidak boleh dikonsumsi, seberapa pun tampak masih layak.

“Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan,” tegasnya.

Melansir laman JDIH Kemenkes, menurut analisis hukum dan peraturan dari Kementerian Kesehatan, klausul yang menyembunyikan keracunan massal dinilai cacat hukum sejak awal (batal demi hukum) karena bertentangan dengan kepentingan ketertiban umum dan regulasi pelaporan masalah kesehatan masyarakat.

Saat ini, jika terjadi indikasi keracunan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), prosedurnya wajib langsung ditangani secara medis dengan merujuk korban ke fasilitas kesehatan terdekat serta dilaporkan secara transparan untuk investigasi sampel makanan.

Dengan demikian, klaim bahwa Prabowo meminta guru atau pihak sekolah menandatangani kesepakatan kerahasiaan jika terjadi keracunan MBG tidak terbukti valid. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Baca juga:Menilik Potensi Pidana di Balik Kasus Keracunan MBG