Hoaks, Aturan Baru Pertamina Batasi Pembelian BBM di Semua SPBU

Hasil Pemeriksaan Fakta

Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto menelusuri laman My Pertamina.Di situ, Pertamina menjelaskan terkait program Subsidi Tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian, seperti yang disebutkan dalam poster tersebut.

Mengacu pada Perpres No. 191 Tahun 2014 mengenai Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Untuk mendukung distribusi BBM subsidi tepat sasaran, saat ini seluruh SPBU telah menerapkan penggunaan QR Code untuk melakukan pembelian BBM.

Sampai saat ini, Pertamina dan pemerintah belum memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi secara seragam untuk semua wilayah, namun pembatasan khusus dan uji coba mulai diterapkan di beberapa daerah tertentu namun tidak secara serentak.

Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa hingga Juni 2026 belum ada kebijakan pemerintah mengenai pembatasan pembelian Pertalite, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Roberth menegaskan bahwa masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa tanpa pembatasan nominal transaksi sebagaimana informasi yang beredar di media sosial.

“Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth Kamis (11/6/2026).

Roberth menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.

“Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” ucapnya.

Selain itu, melansir laman ANTARA, isu mengenai pembatasan pembelian Pertalite bukan kali pertama beredar di media sosial, sebab narasi serupa sebelumnya juga pernah muncul dengan klaim pembatasan berdasarkan merek dan kapasitas mesin kendaraan.

PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026.

Hingga saat ini, belum ada rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu, maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

Dengan demikian, klaim mengenai pembatasan pembelian BBM sebesar Rp30.000 untuk motor matik, Rp50.000 untuk motor besar, dan Rp120.000 untuk mobil di seluruh SPBU tidak didukung oleh keterangan resmi yang ditemukan.

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah maupun Pertamina yang membatasi pembelian BBM subsidi seperti Pertalite, berdasarkan batasan nominal rupiah per transaksi untuk kendaraan bermotor.

Adapun pencatatan nomor plat kendaraan atau penggunaan QR Code pada program Subsidi Tepat memang dilakukan untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, bukan untuk membatasi nominal pengisian seperti yang tertera pada klaim gambar tersebut.

Pertamina mengimbau agar masyarakat selalu menyaring informasi yang beredar di media sosial dan mengonfirmasi kebenaran aturan seputar BBM melalui saluran resmi seperti Pertamina Contact Center 135.

Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026