Salah, Hakim Surakarta Nyatakan Ijazah Jokowi Palsu

Hasil Pemeriksaan Fakta

Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hakim Surakarta Nyatakan Ijazah Jokowi Palsu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube tvOnenewscom yang diunggah pada 19 Januari 2026, yang menyatakan bahwa klaim tersebut adalah tidak benar.

“Ramai sebuah unggahan di media sosial menampilkan tangkapan layar bertajuk breaking news yang memperlihatkan gambar ruang sidang serta menarasikan seolah-olah hakim di Surakarta telah memutuskan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu.” Begitu keterangan tertulis dalam keterangan laporan tvOnenewscom.

Tidak ditemukan putusan atau pernyataan resmi dari hakim PN Surakarta yang menyatakan ijazah Jokowi adalah palsu, juga tidak ada referensi hukum, dokumen pengadilan atau rekaman sidang yang mendukung klaim tersebut baik dalam laman resmi Mahkamah Agung, PN Surakarta, maupun portal hukum pemerintah.

Tirto juga mencermati bahwa dalam cuplikan video yang beredar, tidak ditemukan sumber yang jelas terkait klaim yang disebutkan ataupun keterangan terkait gambar sidang tersebut.

Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan atas gugatan citizen lawsuit terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang yang digelar Selasa (14/4/2026), Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Persidangan perkara nomor 211/Pdt.G/2025/PN Surakarta yang ramai dibicarakan dan banyak menyita perhatian publik akhirnya mencapai babak akhir.

Humas PN Surakarta, Subagyo, mengonfirmasi bahwa Majelis Hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh para tergugat.

Adapun pihak tergugat dalam perkara ini adalah Joko Widodo, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Dalam eksepsi, menerima eksepsi para tergugat. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard,” ujarnya.

Sebagai informasi, Niet ontvankelijk verklaard artinya Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formalitas hukum, sehingga hakim belum memeriksa materi pokok perkara mengenai asli atau tidaknya ijazah tersebut.

Subagyo menambahkan, hakim juga menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 537 ribu rupiah.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak memuat pernyataan hakim bahwa ijazah Jokowi palsu karena persoalan keaslian ijazah tidak diputus dalam pokok perkara.

YouTube Official iNews juga menampilkan gambar identik dengan potongan foto yang beredar, yaitu siaran langsung sidang citizen lawsuit dalam perkara ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada 23 Desember 2025.

Di situ, terkuak fakta bahwa Pengadilan Negeri Surakarta saat itu menggelar sidang gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait perkara perdata ijazah Presiden Joko Widodo, dengan agenda sidang masih sebatas pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat, di mana penggugat meminta pengadilan melakukan pencocokan ijazah.

Sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta pada 23 Desember 2025 beragendakan penyerahan dan pemeriksaan bukti surat dari pihak penggugat, namun persidangan ditunda dan dilanjutkan ke tanggal 30 Desember 2025.

Hingga kini, Hakim PN Surakarta belum mengeluarkan putusan apapun terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi.

Senada dengan hal tersebut, RRI juga melaporkan bahwa video yang beredar merupakan cuplikan sidang perkara ijazah Jokowi, sementara pada saat itu persidangan masih berada pada tahap pembuktian dan hakim belum mengeluarkan putusan mengenai keaslian ijazah.

Dalam laman JDIH Komisi Pemilihan Umumdisebutkan, bahwakasus yang beredar bukan perkara pertama dengan dugaan ijazah Jokowi di PN Surakarta. Sebelumnya terdapat perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang diputus dengan dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut sehingga PN Surakarta dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Putusan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tersebut tercatat sebagai putusan sela dan tidak memutus pokok persoalan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Baca juga:Hoaks, JK Danai Roy Suryo Rp5 Miliar, Persoalkan Ijazah Jokowi