Hoaks, Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani Temui Dubes Singapura

Hasil Pemeriksaan Fakta

Sebagai informasi, Dr. Dino Patti Djalal adalah seorang diplomat karier senior, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Adapun Prof. Dr. Saiful Mujani, M.A. yaitu seorang akademisi, ilmuwan politik, guru besar, dan pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Kedutaan Besar Singapura di Jakarta membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai kunjungan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal dan akademisi Saiful Mujani ke kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026. Kedubes Singapura menegaskan tidak ada kunjungan seperti yang dituduhkan dalam unggahan tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Minggu (25/10/2026), Kedubes Singapura menyebut informasi tersebut sebagai disinformasi. Pihaknya juga menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk menangani penyebaran informasi palsu tersebut.

“Kedutaan mengetahui adanya unggahan di media sosial yang memuat pernyataan tidak benar yang mengklaim bahwa Profesor Saiful Mujani dan Dr. Dino Patti Djalal telah mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026. Kunjungan tersebut tidak pernah terjadi,” demikian pernyataan Kedubes Singapura.

Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun Instagram resmi @dinopattidjalal. Di akun Instagram resminya, Minggu (25/10/2026), ia menyatakan informasi dalam unggahan yang viral tersebut sepenuhnya fiktif. Dino menjelaskan bahwa pada 18 Oktober 2026, dirinya berada di Perth, Australia, selama tiga hari untuk menghadiri kegiatan terkait perubahan iklim.

“Saya ingin memberikan klarifikasi bahwa berita itu 100 persen fiktif, totally fabricated. Karena pada hari Minggu itu saya berada di Perth, Australia, selama tiga hari, baru kembali hari Selasa malam,” ujar Dino.

Dino juga membantah pernah bertemu dengan Saiful Mujani, sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan kunjungan sebagaimana dituduhkan dalam unggahan tersebut.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu mengatakan, kepergiannya ke Perth berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM Global Citizen. Dino juga menyebut sempat bertemu dengan Presiden Timor-Leste, Jose Ramos-Horta, selama berada di Australia.

“Walaupun saya tahu beliau adalah analis atau ahli kuantitatif survei yang baik, tapi saya tidak pernah ada pertemuan dengan beliau. Hopefully one day I will meet him,” katanya.

Sementara itu, dikutip dari MetroTV, peneliti Saiful Mujani memberikan klarifikasi terkait klaim yang menyebutkan dirinya mengadakan pertemuan dengan Dubes Singapura untuk Indonesia dan sejumlah tokoh, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Di situ, Saiful menegaskan pertemuan tersebut tidak pernah ada.

“Saya tidak pernah bicara langsung maupun tidak langsung, apalagi ketemu dengan Pak Dino Patti Djalal, juga tidak pernah bicara dan apalagi ketemu langsung dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia di mana pun,” ujar Saiful Mujani sebagaimana dikutip Metrotvnews.com, Minggu, 25 Oktober 2026.

Terkait klaim pertemuan tersebut, Saiful belum akan mengambil langkah apa pun. Namun, Saiful berharap klarifikasinya dapat membantu menghentikan isu tidak benar terkait pertemuan dengan Dubes Singapura untuk Indonesia tersebut.

Sebelum Kedubes Singapura dan Dino menyampaikan bantahan resminya, Partai Gerindra sempat menyatakan tengah mencermati informasi mengenai dugaan pertemuan sejumlah tokoh dengan Duta Besar Singapura yang beredar di media sosial. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA News.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, anggota Fraksi Gerindra yang bertugas di Komisi I DPR RI sedang mendalami kebenaran informasi yang beredar di media sosial tersebut.

“Partai Gerindra mencermati informasi yang belakangan beredar di media sosial, di mana disebutkan adanya pertemuan tokoh-tokoh anti pemerintah bertemu Dubes Singapura untuk Indonesia,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Bambang menjelaskan bahwa Partai Gerindra, melalui anggotanya yang bertugas di Komisi I DPR RI, sedang mendalami kebenaran informasi tersebut. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat maupun kritik kepada pemerintah merupakan hal yang sah dalam demokrasi selama dilakukan secara konstruktif.

"Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo selama ini terbuka terhadap kritik. Namun, perlu ditekankan, kritik tersebut hendaknya ditujukan untuk perbaikan tanpa ada sisipan kepentingan lain apalagi asing," ujarnya.

Adapun unggahan yang mengaitkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani bertandang ke kediaman Dubes Singapura, muncul sesudah Dino menyampaikan pandangannya mengenai hubungan Indonesia dan Singapura, di tengah isu relasi hubungan antar negara ASEAN akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Unggahan yang viral tersebut menampilkan rekaman video area pagar depan Kedubes Singapura di Jakarta dengan narasi bernada tuduhan "Londo ireng is coming".

Menurut Dino, sebagaimana dilaporkan Tirto, informasi itu berupaya membangun persepsi bahwa dirinya tidak nasionalis dan berkolusi dengan Singapura. Ia menegaskan pengabdiannya kepada Indonesia selama puluhan tahun dan menyatakan berasal dari keluarga yang memiliki sejarah perjuangan bagi negara.

“Saya bisa katakan bahwa saya mengabdi kepada negara selama 28 tahun dan telah menerima dua bintang maha putra salah satunya dari Presiden Prabowo dan satu bintang jasa utama. Jadi, ada tiga bintang dari negara atas pengabdian saya,” ujarnya

Dino juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pola penyebaran informasi yang dinilainya dilakukan secara terkoordinasi melalui sejumlah akun media sosial.

Ia menduga terdapat pihak-pihak yang menggunakan akun buatan sendiri untuk menyebarkan informasi fiktif sehingga seolah-olah berasal dari berbagai kalangan masyarakat.

“Ini adalah aksi yang terkoordinir, terorganisir dan ada backing-nya,” kata Dino.

Ia menilai praktik semacam itu berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpendapat, khususnya bagi masyarakat sipil yang aktif menyampaikan pandangan dan kritik di ruang publik.

Dino mengatakan, akan membawa persoalan tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Ia berharap pemerintah memberi perhatian terhadap penyebaran informasi palsu yang dinilainya dapat mengaburkan fakta dan mengintimidasi pihak tertentu.

Baca juga:Gerindra: Prabowo Tak Punya Kewenangan Berhentikan Wapres