Salah, Klaim Tiga Aktivis Greenpeace Anggota PDIP

Hasil Pemeriksaan Fakta

Tirto mulai dengan menelusuri pemberitaan media massa melalui mesin pencari Google, belum ada berita yang mengonfirmasi kebenaran temuan tersebut. Begitupun saat menulis kata kunci "Greenpeace" dan "PDIP".

Selain pemberitaan, tidak ada juga pernyataan resmi dari kedua belah pihak. Baik itu PDIP Perjuangan maupun Greenpeace, mereka belum memberi keterangan mengenai narasi viral yang beredar dalam sosial media threads itu.

Adapun pemberitaan berkaitan kedua pihak itu, perihal respon Sekjen PDIP Hasto Kristianto terhadap aksi pembentangan spanduk Greenpeace. Sebagaimana dilansir dari laman owrite, Hasto meminta Prabowo jawab kritik organisasi peduli lingkungan tersebut, bukan mengerahkan aparat.

Sementara itu Tirto sempat menghubungi Juru Kampanye dan Komunikasi Greenpeace, Agnes Alvionita untuk mengonfirmasi narasi yang beredar dalam sosial media threads. Namun hingga berita ini selesai ditulis, kami belum mendapat respon.

Sebelumnya diketahui, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai bertepatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak agar pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang kian mengancam kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,” ujar Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace diketahui membentangkan dua spanduk raksasa bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” yang dibentangkan dari atas Patung Selamat Datang menghadap ke arah Istana Merdeka di utara.

Spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran Hotel Indonesia.

Namun, sebelas aktivis Greenpeace Indonesia ditangkap ke Polda Metro Jaya usai aksi pembentangan spanduk di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Hingga sore, enam di antaranya masih menunggu tindak lanjut dari penyidik.

“Total 11 orang yang ditangkap ya, sementara dari 11 ada 5 orang dari tim rescue & pers sudah diperbolehkan pulang,” ujar Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, yang juga menjadi tim pendamping aktivis Greenpeace, ketika dimintai konfirmasi, Selasa (20/10/2026).

Meski begitu, enam aktivis yang sempat ditahan polisi usai membentangkan spanduk itu, akhirnya dipulangkan penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa (20/10/2026) malam, sekira pukul 20.30 WIB.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Daniel Winarta, menerangkan kepolisian akhirnya mengambil keputusan tersebut setelah proses pemeriksaan dan gelar perkara tidak menemukan adanya unsur pelanggaran hukum pidana dalam gelaran aksi pagi tadi.

“Tadi dari Kepala Bagian Wassidik Ditreskrimum menyatakan bahwa diambil keputusan belum menemukan tindak pidana, sehingga diperbolehkan untuk pulang,” ujar Daniel kepada Tirto, Selasa (20/10/2026) malam.

Daniel menambahkan meski saat ini seluruhnya telah dipulangkan, pihaknya tetap memantau potensi langkah hukum lanjutan dari kepolisian.

Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman Greenpeace, Greenpeace adalah organisasi kampanye lingkungan global yang independen dan bersifat non-partisan, ini artinya Greenpeace tidak berafiliasi dengan partai politik atau pemerintah manapun.

Sesuai dengan prinsip independensi yang dipegang organisasi ini, sejak berdiri, Greenpeace tidak pernah menerima dana dari pemerintah, perusahaan atau partai politik manapun. Donasi individu adalah tulang punggung dari berbagai kampanye Greenpeace.

Sementara itu, berdasarkan aturan internal kode etik Greenpeace, seperti Greenpeace Nordic Code of Conduct, selama masih bekerja di Greenpeace, staf yang digaji dilarang mencalonkan diri, maju sebagai kandidat, atau menjabat sebagai pengurus senior suatu partai politik. Keterlibatan politik di tingkat lokal yang lebih rendah juga harus dilaporkan kepada atasan langsung untuk dinilai potensi konflik kepentingannya.

Untuk sukarelawan, donatur, ataupun pendukung publik, Greenpeace menganggap mereka sebagai warga negara yang tetap memiliki hak politik pribadi. Namun, aktivitas partai politik mereka murni bersifat atas nama pribadi, dan melarang mereka menggunakan atribut, logo, atau nama Greenpeace untuk kepentingan politik praktis masing-masing.

Baca juga:Bagaimana Cara Aktivis Greenpeace Panjat Patung di Bundaran HI?