Keliru, Ketua Ombudsman RI Diganti Usai Sidak Lapas Cibinong

Hasil Pemeriksaan Fakta

Penelusuran yang dilakukan Tirto dengan menggunakan Google Search dan teknik Reverse Image menunjukkan bahwa tidak ada pemberitaan dari sumber kredibel yang mendukung klaim pada unggahan yang viral tersebut. Penelusuran Tirto menunjukkan bahwa pergantian Ketua Ombudsman RI bukan dikarenakan sidak Lapas Cibinong. Penghentian Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman RI sendiri sudah terjadi sebelum sidak Lapas Cibinong dilakukan.

Sebagaimana dilaporkan Tirto, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat terhadap Hery Susanto dari jabatan Ketua merangkap anggota periode 2026 - 2031.

Hery dipecat tidak dengan hormat buntut status tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara periode 2013-2025, yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

"Menjatuhkan sanksi tingkat berat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Hery Susanto," kata Ketua Majelis Etik, Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers yang berlangsung di gedung ORI, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Majelis Etik menyatakan Hery Susanto terbukti melanggar kode etik dan perilaku insan Ombudsman. Hery dinilai terbukti melakukan pelanggaran sumpah atau janji jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia juncto Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam pemberitaan Tirto juga dilaporkan bahwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan kepada Eks Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi soal pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.

Selain pidana penjara, Hery juga dituntut dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp4,19 miliar subsider tiga tahun pidana penjara. JPU pada Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakini Hery telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai informasi, pelantikan dan penetapan tersangka Hery sendiri memang tidak jauh berbeda. Dia dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan satu pekan setelah dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI. Kemudian, karena kasus tersebut, dalam laporan Tirto disebutkan bahwa Rapat Paripurna DPR menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031 menggantikan pejabat sebelumnya, Hery Susanto, yang dicopot karena terjerat kasus dugaan korupsi.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan surat pengusulan ketua baru Ombudsman itu diterima pimpinan DPR dari Komisi II pada 30 Juli 2026. Berdasarkan hasil pembahasan pemilihan dan penetapan, Komisi II menyampaikan nama Nuzran Joher dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR pada 18 Agustus 2026.

Setelah melalui tahap seleksi dan rapat di DPR RI pada 18 Agustus 2026 tersebut, Presiden Prabowo baru melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI yang baru pada 1 Oktober 2026.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa, Ketua Ombudsman Hery Susanto diganti bukan karena ada sidak dari Ombudsman RI ke lapas Cibinong pada 23 September 2026. Hery Susanto dicopot dari jabatannya karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi.

Selain itu, Hery Susanto sendiri sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Ombudsman ketika peristiwa sidak Lapas Cibinong itu terjadi, karena sejak 18 Agustus 2026, DPR telah menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031.

Baca juga:Ombudsman Sidak Lapas Cibinong: Temukan Miras & Diadang Petugas