Hoaks, Pigai Sebut Penembakan ASN oleh KKB Tidak Melanggar HAM

Hasil Pemeriksaan Fakta

Tirto menelusuri pemberitaan terkait penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, serta pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai peristiwa tersebut.

Dalam pemberitaan Tirto pada Rabu (9/9/2026), tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya dilaporkan tewas ditembak orang tidak dikenal (OTK) ketika melakukan perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada warga. Saat itu, rombongan terdiri dari 11 orang dan delapan di antaranya selamat.

Sehari kemudian, Kamis (10/9/2026), Tirto memberitakan perkembangan penyelidikan. Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut penembakan tersebut diduga dilakukan KKB dari wilayah Nduga. Meski demikian, aparat masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan untuk memastikan identitas serta keterlibatan para pelaku.

Tirto juga melaporkan bahwa ketiga korban merupakan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya yang sedang melakukan perjalanan dinas. Mereka adalah WB (24), AR (49), dan AAM (35). Rombongan tersebut bergerak dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah.

Pada hari yang sama, Tirto juga menghubungi Menteri HAM Natalius Pigai untuk meminta tanggapan mengenai kekerasan terhadap warga sipil di Papua. Pigai mengatakan kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum.

"Iya pasti (jumlah kekerasannya semakin meningkat). Kasihan warga sipil mati. Saya minta cari tahu pelaku penembakan dan harus diproses hukum," kata Natalius saat dikonfirmasi reporter Tirto, Kamis (10/9/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Pernyataan itu berbeda dengan klaim dalam unggahan Facebook yang menyebut Pigai menganggap penembakan ASN oleh KKB tidak melanggar HAM karena KKB sedang mempertahankan haknya.

Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM bertanggal 10 September 2026 yang diterima Tirto, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum.

Juru Bicara Kementerian HAM, Thomas Harming Suwarta, mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga sipil bertentangan dengan prinsip penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia.

Kementerian HAM juga menanggapi narasi yang beredar dari kelompok KKB bahwa para korban merupakan agen intelijen. Kementerian HAM menyatakan tidak memiliki kompetensi untuk menilai klaim tersebut. Namun, kementerian memastikan para korban merupakan warga sipil yang sedang mencari penghidupan di Papua.

"Kami pun tidak paham apakah mereka agen intelijen atau tidak sebagaimana narasi beredar dari kelompok KKB; tapi yang pasti mereka adalah warga sipil yang sedang mencari penghidupan di Papua. Pembunuhan terhadap warga sipil ini tidak bisa dibenarkan," kata Thomas dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Selanjutnya, Kementerian HAM juga mengeluarkan siaran pers khusus mengenai narasi yang mengatasnamakan Natalius Pigai. Kementerian HAM menyatakan narasi "Pa Pigai mengatakan penembakan ASN oleh KKB di Wamena itu tidak melanggar HAM. Karena KKB mempertahankan haknya" merupakan berita tidak benar atau hoaks.

Kementerian HAM memastikan pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya.

"Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan bahwa sejumlah berita yang beredar di media sosial dan mengatasnamakan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, merupakan berita yang tidak benar (hoaks). Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya," jelas Kepala Biro Umum, Protokol, dan Humas Kementerian Hak Asasi Manusia Pungka M. Sinaga dalam siaran pers yang diterima Tirto, dikutip Selasa (15/9/2026).

Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencatut nama pejabat publik atau lembaga negara. Masyarakat juga diimbau mengacu pada kanal resmi Kementerian HAM untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Baca juga:Tidak Benar, Natalius Pigai Setujui Yaqut Jadi Tahanan Rumah